Foto bersama usai sidang Komite Umum (General Committee) Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau konferensi Persatuan Parlemen negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025). Foto: Eno/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Di tengah era yang menuntut relevansi nyata dari organisasi multilateral, Sidang ke-26 Komite Umum Parlemen Negara-Negara Anggota OKI (PUIC) menjadi momentum refleksi dan evaluasi penting. DPR RI sebagai tuan rumah menunjukkan peran aktif dalam mengarahkan diskusi strategis menyangkut tata kelola, transparansi keuangan, serta efektivitas PUIC dalam menjawab tantangan umat Islam global.

Sidang hari ini, Rabu (14/5/2025), dibuka dengan sesi seremonial yang melibatkan sambutan Ketua DPR RI, Prakata Sekjen, dan Presiden Konferensi PUIC ke-18. Setelahnya, sidang berlanjut ke sesi kerja, dimulai dengan pemilihan anggota Biro, sesuai Pasal 4 Statuta PUIC. Proses ini menetapkan Ketua Parlemen tuan rumah sebagai pimpinan biro dengan didampingi dua wakil dari kawasan Arab dan Afrika serta seorang Rapporteur.

Agenda dilanjutkan dengan pengesahan program kerja dan laporan Sekretaris Jenderal PUIC. Laporan ini merangkum aktivitas selama lebih dari setahun terakhir, termasuk persiapan Konferensi ke-19 PUIC, yang menjadi tonggak penting dalam kerja organisasi.

Meski banyak sesi berjalan tanpa intervensi khusus, sikap terbuka dan kritis dari DPR RI mencerminkan keinginan kuat untuk membenahi tata kelola PUIC secara menyeluruh. Di tengah kompleksitas geopolitik dunia Islam, PUIC memiliki potensi strategis sebagai wadah diplomasi parlemen yang aktif dan relevan.

Sidang ke-26 ini bukan hanya rutinitas administratif, tetapi cerminan dinamika dan pertaruhan akan masa depan PUIC. Sebuah momen di mana organisasi ini diharapkan tak hanya menjadi forum seremonial, tetapi juga agen perubahan nyata di dunia Islam—dan Indonesia memilih untuk berdiri di barisan depan perjuangan tersebut. (gal/aha)